MALANG – (22/2/2024) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang aktif mengambil bagian dalam Sosialisasi Hibah Daerah Kepala Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2024. Acara ini diselenggarakan di hotel Harris Kota Malang pada Rabu, 21 Februari 2023.

Para perwakilan pengurus MUI Kota Malang yang turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Dr. KH. Moh Khasairi, M.Pd, Prof. Dr. KH. Kasuwi Syaiban, Ir. Baroni, MM., H. Sukirno, S.H., dan Mufid Mereka hadir untuk memperoleh informasi terkini mengenai mekanisme dan prosedur pemberian hibah daerah melalui APBD Kota Malang tahun depan.
Dr. KH. Moh Khasairi, M.Pd. selaku Wakil Ketua Umum MUI Kota Malang menyambut baik acara Sosialisasi Hibah Daerah ini. Selanjutnya, Dr. KH. Moh Khasairi, M.Pd. menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Pemerintah Kota Malang dalam memberikan sosialisasi mengenai pemanfaatan APBD untuk hibah daerah. Ia berharap agar kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada lembaga, badan, dan organisasi kemasyarakatan di Kota Malang.
Lebih lanjut, Dr. KH. Moh Khasairi, M.Pd. menambahkan bahwa kehadiran MUI dalam acara ini adalah bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Malang untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan APBD. “Semoga ke depannya, program hibah daerah dapat memberikan dampak positif dan memberdayakan berbagai sektor di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ir. Baroni, MM., yang saat ini menjadi Sekretaris Umum MUI Kota Malang, dan juga hadir dalam acara ini, mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
“Hibah daerah merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi demi kesejahteraan bersama,” ungkap Ir. Baroni, MM.
Sosialisasi Hibah Daerah Kepala Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan Melalui APBD Kota Malang Tahun 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang menjadi ruang kerjasama untuk menguatkan sinergisitas antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, serta akan semakin berdampak positif bagi masyarakat. [aii]